Beranda Beksi NEWS Ketum LSM Benteng Bekasi : Mendagri dan Pemprov Jabar Harus Segera Tuntaskan...

Ketum LSM Benteng Bekasi : Mendagri dan Pemprov Jabar Harus Segera Tuntaskan Permasalahan Bekasi

BIN | Kabupaten Bekasi – Melihat serta mendengar situasi Pemerintahan Kabupaten bekasi yang saat ini sedang tidak baik baik saja, Ketua Umum LSM Benteng Bekasi Turangga Cakra Udaksana Sepakat dan sependapat dengan statement tegas yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP GMI H. Riden Bahrudin melalui awak media pada tanggal 05 April 2022 bahwa Bekasi di gonjang ganjing antara pemerintah pusat dan provinsi yang mengakibatkan dampak buruk pada roda organisasi di pemerintahan kabupaten bekasi.

“Saya selaku Ketua Umum LSM Benteng Bekasi menyampaikan kepada seluruh masyarakat bekasi wabil khusus seluruh pengurus dan anggota LSM Benteng Bekasi untuk patut kita ketahui bersama bahwa hari ini keadaan dan situasi pemerintahan kabupaten bekasi sedang tidak baik baik saja. Dan saya sangat sependapat dan setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Ketua Umum DPP GMI yaitu bang H. Riden Bahrudin bahwa Kabupaten Bekasi saat ini hanya di jadikan bola panas antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang mengakibatkan dampak buruk terhadap roda organisasi pemerintahan bekasi yang akan menghambat rencana pembangunan di kabupaten bekasi.” Jelas Turangga Cakra Udaksana Ketua Umum LSM Benteng Bekasi.

Sudah Jelas bahwa saat ini kabupaten bekasi sangat krisis pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten bekasi namun kita melihat bahwa pemerintah pusat ataupun provinsi terkesan tidak peduli dengan keadaan kabupaten bekasi.

“Seharus nya ini menjadi peran pemerintah provinsi agar lebih didepan dalam memperjuangkan bekasi jika pak gubernur jawa barat memiliki perhatian dan kepekaan khusus terhadap bekasi. sangat jelas hampir kurang lebih dari 10 perangkat kerja daerah di pemerintahan kabupaten bekasi yang sampai saat ini masih belum di selesaikan menjadi salah satu dampak besar pada rencana pembangunan di kabupaten bekasi.

Gubernur seharus nya bisa mendorong dan mendesak mendagri untuk segera memberikan izin terkait rotasi mutasi atau mendorong mendagri untuk segera mendefinitifkan Plt, Bupati Bekasi, walaupun dalam waktu yang singkat di sisa masa jabatanya agar permasalahan yang ada di lingkungan pemerintah bekasi segera terselesaikan.” Tegas Turangga.

Masih Kata Turangga, “Kami tegaskan apabila pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masih saja mengombang ambing permasalahan kabupaten bekasi maka kami bersama seluruh lembaga lembaga dan masyarakat bekasi akan melakukan aksi besar besaran dengan jumlah masa paling sedikit 5.000 jiwa untuk di depan kantor gubernur provinsi jawa barat atau kementrian dalam negeri.(Tim)