Beranda Beksi NEWS Inilah Runutan Kasus Hukum Hartono Versus Budiyanto, Berujung Saling Lapor

Inilah Runutan Kasus Hukum Hartono Versus Budiyanto, Berujung Saling Lapor

BIN | Kabupaten Bekasi – Perseteruan antara Pengusaha yang juga Politisi Bekasi, Budiyanto, dengan salah seorang pengusaha limbah di Cikarang, Hartono M Fadli, semakin menyita perhatian publik dalam beberapa bulan belakangan ini. Persoalan dua rekan bisnis yang pernah tergabung dalam satu wadah di Asosiasi Pengusaha Limbah Industri Indonesia (Aspelindo) tersebut pun berujung dengan saling lapor di institusi penegak hukum.

Terbaru, Budiyanto telah melayangkan surat permohonan perlindungan hukum ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 kemarin. Hal itu sebagai bentuk upaya hukum dirinya dalam menghadapi laporan dan gugatan hukum yang dilakukan oleh salah seorang pengusaha limbah di Cikarang, Hartono M Fadli.

Dirinya meminta kepada para penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, mencari kebenaran bukan kesalahan, membebaskan seribu orang bersalah jauh lebih baik dibandingkan menghukum satu orang yang belum tentu bersalah. Dikatakannya, azas-azas keadilan dan kebenaran harus dijaga betul oleh para penegak hukum.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini, Hartono melaporkan Budiyanto dengan tujuh laporan yang berbeda, diawali laporan di Polsek Cikarang Pusat pada tanggal 25 Agustus 2021. Dengan terlapor Budiyanto dan PT. Mahadaya Asia Eropa atas dugaan melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Mesin Steelcord sesuai Pasal 372/378 KUH Pidana.

Kemudian Hartono juga mengajukan Gugatan Perdata No. 230 di PN Cikarang pada 29 September 2021. Dengan tergugat Budiyanto dengan Nilai Gugatan Rp. 18 Miliar. Dilanjutkan laporan di Polres Metro (Polrestro) Bekasi. Terlapor Pihak Lain atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Pasal 372/378 KUHPidana.

Hartono juga melaporkan Budiyanto di Polres Metro Bekasi pada tanggal 23 September 2021 atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Pasal 372/378 KUHPidana. Kemudian laporan di Polres Metro Bekasi pada 8 Desember 2021 atas dugaan Penipuan dan Penggelapan.

Hartono pun melanjutkan langkah hukumnya dengan membuat Gugatan Perdata No. 260 di PN Cikarang pada 3 November 2021. Gugatan Mesin Steelcord senilai Rp. 4,4 Milyar. Dan terakhir laporan di Mabes Polri pada tanggal 7 Februari 2022, atas dugaan Pasal 374, Pasal 372/378, Pasal 263/266, Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Menghadapi berbagai manuver hukum dari Hartono tersebut, Budiyanto pun membuat laporan dengan terlapor Hartono di Polda Metro Jaya pada tanggal 31 Desember 2021 atas dugaan Tindak Pidana Pasal 263/266 KUHPidana. Dugaan memiliki 4 KTP Ganda dan 3 KTP Palsu yang dipergunakan dalam Akta Otentik. Bahkan, Budiyanto pun membuat laporan balik di Polres Metro Bekasi pada tanggal 25 Januari 2022 dengan terlapor Hartono M Fadli dan Akhmad Saputra alias Japut, atas dugaan Pasal 220 KUHPidana.

Tidak hanya itu, Budiyanto pun membuat laporan di Polres Karawang, atas dugaan Pasal 263/266 KUHPidana dan UU 24/2013 perubahan atas UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan pada tanggal 21 Februari 2022. Dugaan memiliki 4 KTP Ganda dan 1 KTP Palsu yang dipergunakan dalam Akta Otentik di Karawang. Dengan terlapor Hartono M Fadli dan PT. Kuta Singa Perbangsa

Budiyanto kemudian membuat laporan balik di Polda Metro Jaya atas dugaan Pasal 317/220 KUHPidana pada 15 Maret 2022. Dengan terlapor Hartono M Fadli dan Ganda Herdiana, serta laporan ke Polda Metro Jaya atas dugaan Pasal 372/378 KUHPidana pada tanggal 20 Maret 2022. Dengan terlapor Hartono M Fadli dan PT. Harrosa Darma Nusantara.

Dari runtutan tersebut, untuk sementara ini Hartono M Fadli sudah membuat lima laporan Polisi dan dua Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Cikarang, sedangkan Budiyanto telah membuat lima laporan ke pihak Kepolisian.

Dalam siaran pers yang para awak media terima, dari semua bahan pelaporan, Budiyanto mengklaim telah memiliki data, informasi dan dokumen akurat dan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurutnya, hukum bisa dibeli tapi kebenaran tidak ada harganya dan siapapun pelakunya adalah perusak institusi negara.

“Tidak ada orang hebat hari ini, siapapun yang bersalah baik politisi, polisi, tentara, hakim, jaksa, pengusaha, pengacara, penguasa bahkan pimpinan penegak hukum sekalipun bisa jadi sama dengan rakyat jelata, ketika bersalah hanya hukuman yang pantas menjadi bagian dari kehidupannya, termasuk kita semua. Diatas langit ada langit, hanya Allah Penguasa Tertinggi”.(Red)