Beranda Beksi NEWS Kegiatan Bimtek Posyandu, PemDes Sirnajati Terkesan Ditutupi

Kegiatan Bimtek Posyandu, PemDes Sirnajati Terkesan Ditutupi



BIN | KABUPATEN BEKASI,- Di era keterbukaan informasi semua lembaga publik tidak boleh menyembunyikan informasi. Terlebih, jika ada pihak-pihak yang meminta informasi baik yang menyangkut kinerja,program, anggaran maupun proyek, lembaga publik harus berani membeberkan informasi tersebut.

Dalam hal ini, Media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama berkaitan tentang Progres atau berbagai capaian hasil pembangunan dan pelayanan Pemerintah maupun pelayanan di semua desa.

Selain itu, media juga sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat tentang kegiatan program – program, baik program pembangunan, pendidikan maupun program sosial dari mulai tingkat Pemerintah Pusat , Daerah , Kecamatan maupun Desa.

Hal ini bertolak belakang yang dilakukan oleh PemDes Sirnajati ketika melaksanakan kegiatan Bimtek Posyandu di salah satu Villa yang berada di daerah Jonggol, Bogor. Jumat (24/12). Kegiatan tersebut terkesan ditutup – tutupi.

Sementara itu ketika awak media Beksi Indonesia News mengkonfirmasi Sekdes sebagai perwakilan PemDes Sirnajati, Iding, terkait acara Bimtek tidak ada respon, padahal informasi terkait program atau kegiatan Bimtek
masyarakat seharusnya mendapatkan informasi secara gamblang, dan itu dapat disampaikan oleh para pelayan masyarakat seperti Sekdes ataupun pelayan publik lainnya, sehingga publik dapat mengetahui berbagai informasi, sesuai dengan undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP.

Dikonfirmasi terkait hal adanya pejabat yang seolah menutupi informasi dari masyarakat, Ketua DPC MOI (Dewan Pimpinan Cabang Media Online Indonesia) Bekasi Raya, Misra , menyebut jika pejabat tersebut seolah tidak mengindahkan UU KIP, dan menutupi hak masyarakat untuk tahu tentang keterbukaan Informasi.

“Seharusnya Sekdes tersebut , dapat dengan gamblang menyampaikan informasi kegiatan itu, sebab selain sebagai Staf Desa, beliau juga mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan segala bentuk informasi ,” Tegasnya.

Dalam UU nomor 14 tahun 2008 dijelaskan juga bahwa, penyelenggaraan Negara (Pemerintah) yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Jika tidak transparan ada indikasi yang ditutupi, bisa saja yang ditutupinya itu diduga penyalahgunaan atau penyelewengan yang dilakukan oleh pengambil kebijakan dalam Pemerintahan Desa tersebut.” pungkas Misra selaku Ketua MOI Bekasi Raya. (W w)