Beranda Beksi NEWS Edi YP Desak Disnaker Agar Mensosialisasikan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN)

Edi YP Desak Disnaker Agar Mensosialisasikan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN)

Beksiindonesianews | Kabupaten – Agar menjadi calon tenaga kerja ataupun yang sudah bekerja, agar semakin produktif dalam bekerja bukan hanya wajib rapid test guna memastikan bebas Corona, juga wajib rapid tes urin guna memastikan bebas narkoba.

Hal tersebut di katakan Edi YP ketua Lembaga Anti Narkoba Kab Bekasi dalam kunjungan kerja di kantor SMSI Kab Bekasi, Rabu (28/10/2020) dan di sambut baik oleh Doni Ardon ketua SMSI Kab Bekasi.

Edi YP memaparkan bahwa pemeriksaan narkoba atau tes narkoba yang diselenggarakan oleh pengusaha pada umumnya dilakukan pada saat rekruitmen tenaga kerja, yakni pada tahap pemeriksaan kesehatan.

Dalam tahapan ini merupakan hal wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf (a) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/Men/1980 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja (“Permenakertrans 2/1980”).

” Pada dasarnya, pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja ditujukan agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan.

Sehingga, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja lain-lainnya terjamin [lihat Pasal 2 ayat (1) Permenakertrans 2/1980.” Ujar Ed YP.

” Kita tentu mengamini bahwa pengusaha manapun tidak pernah mau mempekerjakan karyawan yang terganggu kesehatannya. Artinya, pengusaha pun tidak mau mempekerjakan pekerja yang mengkonsumsi narkoba karena bisa berakibat membawa kerugian bagi perusahaannya.

Oleh karena itu, tes narkoba pada saat perekrutan pegawai wajib dilakukan oleh pengusaha karena dinilai penting dilakukan.” tegas Edi YP.

Lanjut, Pemerintah Republik Indonesia telah membuat regulasi yang mengatur secara khusus mengenai hal ini, dan Peraturan lebih khusus tentang pemeriksaan narkoba baik bagi karyawan yang belum bekerja maupun karyawan yang sudah bekerja dalam perusahaan yang bersangkutan adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.11/Men/Vi/2005 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja (“Permenakertrans 11/2005”), khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) Permenakertrans 11/2005.

Bunyinya seperti berikut : “Pengusaha wajib melakukan upaya aktif pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja”.

” Ingat ya, ada kata wajib, maka jika pengusaha tidak melaksanakan peraturan tersebut, maka LAN akan laporkan ke Pak Menteri, agar di lakukan pembinaan lebih mendasar, ” Edi YP mengingatkan.

Aturan yang lebih spesifik mengenai cara pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan usaha dapat kita jumpai dalam Pasal 6 Permenakertrans 11/2005. Bunyinya seperti berikut :

(1) Pengusaha dapat meminta pekerja/buruh yang diduga menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya untuk melakukan tes dengan biaya ditanggung oleh perusahaan.

(2) Pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan atau laboratorium yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kerahasiaannya sebagaimana yang berlaku bagi data rekam medis lainnya.

(4) Berdasarkan hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokter yang telah mendapatkan pelatihan di bidang narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat menetapkan apakah pekerja/buruh harus mengikuti perawatan dan atau rehabilitasi.

Berbicara sanksi bagi karyawan yang positif menggunakan narkoba, menurut Edi YP pengusaha berhak menjatuhkan tindakan disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) Permenakertrans 11/2005. Menurut pasal tersebut.(Tim)