Beranda Pemerintahan HKP ke-48: Bupati Bekasi Pertahankan Lahan Pertanian

HKP ke-48: Bupati Bekasi Pertahankan Lahan Pertanian

Beksiindonesianews | Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen pertahankan 48.000 Hektar lahan pertanian di Wilayah Kabupaten Bekasi.

Hal itu disampaikan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja pada acara Hari Krida Pertanian (HKP) Ke-48 yang berlangsung di Desa Karangmukti Kecamatan Karangbahagia, Selasa (21/7).

Bupati mengatakan, mempertahankan lahan pertanian sangat penting untuk ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Bekasi, apalagi ditengah pandemi saat ini.

“Nanti akan kami Perda-kan lahan pertanian yang berkelanjutan,” ucapnya.

Kita juga sudah membahas hal itu di DPRD. Kata dia, lahan yang sudah ada akan dipertahankan jangan sampai berubah menjadi lahan pemukiman.

“Pemerintah mempunyai tekad kuat untuk mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) karena Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang mempunyai ciri khas pertanian,” katanya.

Meskipun menjadi daerah industri dan daerah pusat ekonomi, tetapi urusan pertanian harus kita junjung tinggi, tinggal bagaimana nanti kita mengemas pertanian menjadi pertanian modern.

Terpisah, Camat Karangbahagia Karnadi mengatakan, untuk meningkatkan pendapatan para petani, dan para keluarga petani.

Dirinya ingin adanya inovasi yakni wujudkan wisata pertanian. Karena menurutnya lahan pertanian di Kecamatan Karangbahagia, memiliki potensi besar dalam sektor wisata.

“Kami akan optimalkan lahan pertanian dan juga akan mengoptimalkan lahan pekarangan, agar nantinya bisa meningkatkan pendapatan para petani khususnya di Kecamatan Karangbahagia,” ujarnya.

Ditambahkannya, lahan pertanian di Karangbahagia ini dibagi menjadi dua, yakni Desa Karangsatu dan Desa Karangmukti.

Di mana untuk Desa Karangmukti sudah ada embung yang dibuat oleh PUPR Kabupaten Bekasi, dan rencananya Desa Karangmukti akan dijadikan desa wisata pertanian.

“Saya berharap dengan diangkatnya Desa Karangmukti sebagai desa wisata pertanian dapat mengangkat derajat pendapatan daripada masyarakat desa itu sendiri,” tutupnya. (Adf)