Beranda Beksi NEWS Legislator PKS Budiyanto: Menaikan Iuran BPJS Merupakan Kedzoliman

Legislator PKS Budiyanto: Menaikan Iuran BPJS Merupakan Kedzoliman

Beksiindonesianews | Kabupaten Bekasi-Kegagalan Sistemik sebagai Pengelola Negara kembali diperlihatkan Pemerintahan saat ini dengan memutuskan untuk menaikkan iuran pokok BPJS Kesehatan melalui Perpres 64/2020.

Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan pertama melalui Perpres 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan telah dibatalkan Mahkamah Agung.

Pemerintah telah mengabaikan Putusan MA sebagai produk hukum yang mengikat semua warga bangsa termasuk institusi presiden.

“Keputusan MA berlaku dan mengikat secara hukum bagi semua warga negara, termasuk penyelenggara negara yang dipimpin Presiden”, tegas Budiyanto, Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi.

Urusan menaikan Iuran BPJS bukan semata urusan peningkatan pelayanan, tapi juga masalah pemahaman secara komprehensif terhadap kondisi masyarakatnya dari seorang Kepala Negara setingkat Presiden.

“Kalaupun Pemerintah tidak bisa mensejahterakan masyarakatnya, ya minimal jangan membuat sengsara semua warganya dengan kebijakan yang mengabaikan hati nurani,” katanya.

“Menaikan Iuran BPJS disaat kondisi masyarakat terpuruk secara ekonomi, merupakan kedzoliman pemerintah yang tidak bisa dimaafkan” pungkasnya.(rls)