Beranda Politik LSM GMBI Desak Gubernur Jabar, Panlih Cawabup Bekasi Dianggap Cacat Hukum

LSM GMBI Desak Gubernur Jabar, Panlih Cawabup Bekasi Dianggap Cacat Hukum

Beksiindonesianews | Kabupaten Bekasi– Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI Kabupeten Bekasi lakukan aksi demo di Komplek Perkantoran Pemda Bekasi karena Pemilihan Wakil Bupati Bekasi pada (18/03) kemarin dianggap cacat hukum bahkan menabrak regulasi undang-undang dan peraturan.

Pemilihan yang diwarnai demo, Sekjen LSM GMBI, Samsudin menegaskan, kita tidak merasa keberetan dengan adanya pemilihan Wakil Bupati Bekasi bahkan kita mendukung namun regulasi peraturannya mesti terpenuhi.

“Meski telah disurati Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk menunda pemilihan Wakil Bupati Bekasi sampai persyaratan dilengkapi dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri turut mengingatkan untuk menjalankan pemilihan sesuai aturan perundang-undangan,” tegasnya.

Dia mengatakan, aksi demo kita ini tidak ditunggangi oleh siapa pun apalagi untuk kepentingan politik. Pihaknya sudah sepakat bakal melaporkan Panlih ke ranah hukum serta mendesak Gubernur Jawa Barat agar memberikan ketegasan soal Panlih yang sudah melakukan cacat hukum.

“Untuk melakukan langkah hukum kami akan berkoordinasi dengan yudikatif yang notabenenya secara hukum sudah jelas berdasarkan surat edaran dari Gubernur dan kami akan mengacu pada surat tersebut,” kata dia.

Pihaknya mendesak Gubernur Jawa Barat mempertanggung jawabkan karena Panlih tetap menjalankan pemilihan orang nomer dua di Kabupaten Bekasi dengan melanggar regulasi peraturan yang sudah ditetapkan.

“Jika regulasi itu tetap diindahkan maka pelantikan Wabup perlu di pertanyakan ke absahannya, maka perlu dipertanyakan dapat atau tidak SK dari Irjen Otda dan Kemendagri,” ucapnya.

Kata dia, pelantikan itu perlu berdasarkan SK No 11 putusan/Kep/172.2-DPRD/2019 persyaratan regulasi bahkan administratif harus terpenuhi sedangkan Panlih tidak memenuhi persyaratan yang ada.

“Kami berkeyakinan, bahwa apapun hasil produk yang dihasilkan oleh kepanitiaan yang cacat secara hukum maka produk yang dihasilkan pun pasti tidak sah secara hukum dan Panlih hanya menjalankan tugasnya saja,” tandasnya (Bis).