Beranda Daerah Pendapatan Pajak Pemkab Bekasi Capai Rp. 1.994 Miliar.

Pendapatan Pajak Pemkab Bekasi Capai Rp. 1.994 Miliar.

Beksiindonesianews | Kabupaten Bekasi – Pemkab Bekasi siapkan rencana belanja APBD Bekasi sebesar Rp. 6.354 Miliar pada tahun 2020 melalui Pendapatan Pajak Daerah (PPAD) senilai 1.994 Miliar sedangkan dari Retribusi daerah sekitar Rp. 500 Miliar dan total PAD Kabupaten Bekasi Rp. 2.446 Miliar.

Adapun sisa pendapatan lainnya bantuan keuangan Pemerimtah Pusat Rp. 6.354 Miliar sedangkan angka Rp. 3.200 Miliar untuk kegiatan pembangunan sisanya gaji ASN, (20/11/2019).

“Saya memprediksi secara historis, kemungkinan besar APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021 bisa mencapai sekitar Rp. 6.700 sampai RP. 6.800 Miliar,” ucap anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto.

Menurutnya, program usulan kegiatan pembangunan 2021 sebaiknya jangan hanya terfokus terhadap pembangunan infrastruktur tapi juga bisa mengusulkan program lainnya yang lebih kreative, inovative dan merata disemua diwilayah Kabupaten Bekasi.

“Ada 30 SKPD atau Dinas Teknis yang mengurusi berbagai program kegiatan yang berbeda bisa dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memasukan dan menyelengaarakan program pemerintah sesuai usulan dan kebutuhan masyarakat,” kata dia.

Kata dia, urusan utama masyarakat adalah Pendidikan, Kesehatan, Peningkatan Kesejahteraan atau Ekonomi, Infrastruktur, Pertanian, Perikanan. Berdasarkan Perda Kabupaten Bekasi No. 6 Tahun 2016, ada 25 Dinas, Kecamatan dan Desa, melalui instrumen organisasi kita semua sebagai warga bisa mengusulkan program kegiatan.

“Program kegiatan bukan hanya infrastruktur bangun kreativitas ke semua dinas yang ada sehingga tidak menumpuk disalah satu dinas dan akhirnya penyebaran program usulan tidak berimbang dan tidak semua masyarakat mendapatkan akses manfaat APBD,” ungkapnya.

Untuk itu, kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, segera berbondong-bondong curahkan ide pemikiran dan program kegiatan pembangunan untuk RAPBD 2021 yang sudah dimulai dengan Pelaksanaan Musyawarah Dusun. Sedang mulai pelaksanaan Musrenbang Desa dan hasil Musrenbang Desa akan segera masuk kedalam Sistem Informasi Penganggaran Daerah.

“Kabupaten Bekasi akan melaksanakan pemasukan data “entri” tanggal 2-13 Desember 2019 mendatang. Kalau kita sebagai masyarakat lambat dan tidak terlibat maka akan tertinggal kembali, walaupun masih ada peluang memasukan usulan saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan,” imbuhnya.

Karena kata Budiyanto, secara sistem Musrenbang Desa adalah basis awal informasi yang bisa masuk dalam sistem SIPDAH. Bangun komunikasi yang baik dengan sturktur pemerintahan desa mulai dari RT, RW, Dusun, BPD dan juga Kepala Desa diwilayah setempat.

“Kemajuan Bekasi adalah Kebersamaan kita menyusun Perencanaan yang Berkualitas dan Merata,” pungkasnya (Bis)