Beranda Politik Soal Tudingan Gelar Bupati Bekasi, H. Sardi ; Ijazah Beliau Itu Asli

Soal Tudingan Gelar Bupati Bekasi, H. Sardi ; Ijazah Beliau Itu Asli

Beksiindonesianews.com | Kabupaten Bekasi- DPD Golkar Kabupaten Bekasi menggelar konferensi pers, pada Senin (4/11) di Kantor DPD Golkar, terkait pemberitaan yang beredar gelar Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

“Sengaja kami (DPD Golkar Kabupaten Bekasi- red) menggelar prescon berkaitan adanya isu penyerangan secara pribadi kepada bupati terkait dengan ijasah palsu,” ujar H. Sardi mantan Liaison Officer (LO) pada Pileg 2014 dan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2017 lalu.

Demisioner Wakil Ketua Bidang Humas DPD Golkar Kabupaten Bekasi ini juga mengatakan, sebagai mantan LO baik pada Pilkada maupun Pileg lalu melakukan verifikasi terhadap calon dengan detil sebelum mendaftarkanya ke KPU.

“Saya dua kali jadi LO, saya sudah mengurus persyartan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta anggota dewan dengan detil dari hal yang terkecil seperti KTP, Ijasah bahkan sampai Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN),” kata dia.

Kaitan ijazah Bupati Bekasi, Sardi mengaku, melakukan verifikasi sendiri secara langsug ke Universitas Borobudur.

“Pada pilkada 2017 saya sendiri ke Universitar Borobudur saya bertatapan langsung dengan rektornya. Mereka sangat bangga alumni Borobudur mencalonkan Wakil Bupati. Artinya ijasah beliau itu asli,” ungkap dia.

Soal Pemberitaan yang mengatakan Bupati Bekasi tidak tercantum namanya di PDPT Dikti Online. Sardi menjawab PDPT produk Kementerian 2006. Sedangkan Bupati sendiri lulusan 1996.

“Tidak sesuai dengan apa yang diberitakan, soal PDPT Dikti secara online itukan baru dibuka 2006. Pak Eka sendiri lulusan 1996. Kemungkinan besar pihak Kampus lupa memasukkannya ke PDPT,” jelasnya.

Sementara itu, Demisioner Bidang Hukum DPD Golkar Kabupaten Bekasi Arif Rahman Hakim menegaskan akan mengambil langkah tegas terkait pemberitaan yang sudah menyerang secara pribadi kepada Ketua DPD Golkar.

“Kita akan melakukan tindakan tegas agar ada efek jera. Pasalnya sudah melakukan pencemara nama baik secara pribadi,” tegas dia.

Masih kata dia, laporan akan dilakuan bila pihak terkait tidak ada itikad baik untuk meminta maaf atas apa yang sudah diperbuatnya.

“Kita akan laporkan Pasal 310 KHUP tentang pencemaran nama Baik dan UU ITE, kita tegaskan kepada pembuat berita untuk bisa meminta maaf atas berita finah, mungkin akan melayangkan somasi kepada medianya,” kata dia.

Sedangkan untuk narasumber, sambung Arif, DPD Golkar Kabupaten Bekasi akan melaporkannya ke pihak yang berwajib.

“Untuk narasumber kita akan melaporkan ke ranah hukum. Pasalnya kami merasa dipermalukan merasa di serang dalam pemberitaan dari komentar itu,” tandasnya. (Bis)