Beranda Daerah Masyarakat Kota Bekasi 60% Setuju Gabung Ke DKI Jakarta

Masyarakat Kota Bekasi 60% Setuju Gabung Ke DKI Jakarta

Beksiindonesianews | Kota Bekasi– Wacana bergabungnya Kota Bekasi ke Jakarta Tenggara, terus bergulir. Berdasarkan hasil lembaga survey median yang telah dirilis, 60% masyarakat Kota Bekasi setuju bergabung ke DKI Jakarta dan 70% warga DKI juga setuju Kota Bekasi bergabung ke Jakarta.

Bahkan Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengklaim, warganya akan lebih sejahtera jika Kota Bekasi bergabung ke DKI menjadi Jakarta Tenggara.

“Kalau Jakarta Tenggara itu kan urusan politik dan masyarakat. Jakarta Tenggara itu awalnya kan digagas oleh Walikota Bogor jadi Bogor Raya. Kemudian kita juga mengusulkan. Dan ternyata hasil survey kemarin 60% masyarakat Kota Bekasi setuju ingin ke Jakarta Tenggara,” kata Rahmat Effendi.

Pria yang akrab disapa Pepen ini mengatakan, dengan bergabungnya Kota Bekasi ke DKI, maka APBD Kota Bekasi bisa mencapai Rp15 triliun. Selain itu pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat karena konstlalasinya adalah ibukota yang mana sebagai pusat ekonomi.

“Kalau masyarakatnya setuju kenapa tidak? Biarkan masyarakat yang menilai dan mengevaluasi dari kacamata politik tadi. Dan 70 % masyarakat DKI menerima kok,” tegas Pepen.

Berdasarkan data yang didapat bantuan Pemprov DKI ke Kota Bekasi juga jauh lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Pada 2019 Pemprov DKI memberikan dana kompensasi sekitar Rp. 349,6 Miliar dan dana kemitraan sekitar Rp. 403,2 Miliar. Artinya pada 2019 Pemprov DKI memberikan anggaran ke Kota Bekasi sebesar Rp. 752,9 Miliar.

Sedangkan 2020 yang masih dalam proses verifikasi, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan dana kompensasi sekitar Rp. 367,7 Miliar dan Rp351,7 miliar dana kemitraan.
Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2019 hanya menyuntikkan dana untuk Kota Bekasi sebesar Rp. 25 miliar. Pepen mengaku dana perimbangan pajak ke Jawa Barat merupakan pajak Kota Bekasi yang menjadi kewenangan provinsi.

Undang undang mengatur, kota dan kabupaten mendapatkan 30% dari pajak kendaraan bermtor yang disetorkan ke Pemerintah Provinsi. Kota Bekasi sendiri menjadi daerah penyumbang pajak kendaraan bermotor terbesar ke Provinsi Jawa Barat. Totalnya hampir Rp. 2 Triliun setiap tahunnya.

“Makanya pada saat itu saya meminta perhatian khusus ke Pak Gubernur Jawa Barat untuk SMA. Kebetulan kita sudah diskusi, konsultasi dan berdialog ke Gubernur. SMA kan sudah digratiskan oleh Jawa Barat. Nah hasil yang kemarin kita kesana, ada perubahan RKPD untuk APBD Kota Bekasi menjadi 148 milia. itu buat tahun 2020,” jelas Pepen.

Pepen menambahkan, paska berdialog dengan Gubernur Jawa Barat ada penambahan jika dikompilasi dengan bantuan DKI.

“Kalau DKI kan punya ikatan kontrak dengan Bantar Gebang. Terus ada dana kemitraan, hanya dana kemitraan kita mesti update terus dengan Pak Gubernur DKI. Karena kalau tidak, kita juga lewat. Makanya kita terus berkomunikasi supaya dana kemitraan itu terus bergulir dan menambah fiskal APBD Kota Bekasi. Yang 2020 hasil konsultasi dengan Gubernur Jawa Barat, kita dikasih kesempatan agak luar biasa Rp 148 Mliar sudah masuk ke APBD Jawa Barat untuk Kota Bekasi,” tandasnya (Bis).