Beranda Beksi NEWS Kuasa Hukum Ibu Naya Bersama Ormas Datangi Kepala Desa Lambang Jaya...

Kuasa Hukum Ibu Naya Bersama Ormas Datangi Kepala Desa Lambang Jaya .

Beksiindonesianews |Kabupaten Bekasi – Pemerintahan Desa Lambang Jaya kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi yang di pimpin oleh Kimblan Syahroni. Di duga tidak mengakui keabsahan tiga surat yang notabennya dari negara, permasalahan sebidang dengan luas 1107 tanah Ibu Naya yang sudah di putuskan pengadilan,Selasa 4/9/2019. –
“Kuasa Hukum ibu Naya Ir.Sukowati, S, Pakpahan,S.H, M.H,CPCLEIbu ketika saat bertemu dan berdialog dengan Kades Lambang Jaya diduga kurang terbuka soal administrasi Desa, pasalnya ketika di pertanyakan surat tanah leter C nya berkilah kesana kemari.
Karena titik permasalahan tersebut semuanya ada di leter C dan riwayat tanah, dan ini harus ada keterbukaan informasi public dari kepala Desa lambang jaya. Agar permasalahan tersebut bisa di seleasi dengna baik oleh kepala Desa Lambang Jaya Kimblan Syahroni.

Hingga geram kuasa hukum ibu Naya mengatakan kepada beksiindonesianews.com, bahwa pertemuan kami dengan kepala lambang Jaya dan di saksikan oleh wartawan dan LSM, untuk melihat langsung kinerja Kades Lambang Jaya yang kurang koperatif terhadap loyer atau pun media dan LSM. –
“Menurut bapak Kimblan bahwa informasi leter C ada di Desa Tambun Selatan dan sudah ketemu dengan kepala Desa bahwa leter C ada di Desa Lambang Jaya, karena itu semua ada di buku induk untuk membongkar kasus ini [mafia tanah], yang ada di Desa Lambing Jaya dan saya menduga di belakangnya ada kepala Desa. –

“Ir.Sukowati, S, Pakpahan,S.H, M.H,CPCLE menegeskan bahwa kepala Desa Lambang Jaya yang di pimpin oleh Bapak Kimblan Syahroni wajib memperlihat leter C dan riwayat tanah,bapak jangan keluar dari Undang-undang yang berlaku, karena kemarin hari jumat tanggal 30 agustus 2019, kita tidak di berikan informasi seterang -terangnya, padahal dalam UU KIP no 14 tahun 2008, pelaksanaan Pemerintahan yang baik adalah transfaran, jujur dan terang dengan cara Keterbukaan Informasi Publik, tapi bapak Kimblan tidak melaksanakan itu. Pasal 12 adalah pemohon informasi publik adalah warga Negara dan badan hukum Indonesia, Sesuai pasal 3 bagian D adalah mang wujudkan penyelenggaraan Negara yang baik yaitu transfaran, efektip dan efesien, akuntabel maupun di pertanggung jawabkan.
“Kami menduga sebagai Loyer bapak Kimblan tidak mendukung untuk pelaksanaan peewujudan penyelenggaran yang baik, apa buktinya,beliau menghalangi-halangi kami sebagai loyer kuasa hukum dari ibu Naya untuk informasi yang terang dan jelas” sesalnya.
Masih kata Ir.Sukowati, S, Pakpahan,S.H, M.H,CPCLE, seandainya tidak ada itikad baik kami akan sampaikan permasalahan ini kepada Bupati Bekasi dan apabila Bupati tidak bisa mengambil tindakan kepada kepala Desa Lambang Jaya, saya akan menyampai kepada KPK untuk di periksa kantor Desa Lambang Jaya karena di duga kepala Desa menghalangi kami dan masyarakat untuk mendapatkan informasi publik.
“Tempat yang sama kepala Desa Lambang Jaya Kimblan Syahroni mengatakan kepada beksiindonesianews.com di saat saya serah terima pada tahun 2012 [dua periode} sampai sekarang, di saat saya serah terima itu adalah buku kohir dan buku riwayat tanah itu adalah bukan pada pemerintahan saya menjabat, saya terbuka apa adanya dan saya hanya punya buku kohir, buku Leter C saya akan buat berita acaranya kepada kades senior buku poto copyan berdasarkan itu.
“Rwayat tanah itu dar A dan si B itu artinya lurah sebelum saya, bisa menunjukan riwayat tanah ahli waris dan para ahli waris bisa kita kumpulin di Desa dan para ahli waris, apa yang kurang barulah kita buat, barulah dari pengakuan beberapa ahli waris, saya hanya mengetahui. Menerangan masalah tanah kan saya tidak tahu, kalau perlu bapak saya undang” Jelasnya.
“Masih kata Kimblan nanti kita undang semuanya, seperti ahli waris, Naya dan anak-anaknya di undang begitu bapak jemar kita undang, Desa dan sekdes hanya mediator dan keputusannya A dan B kita buat berita acara kesepakatan kan gitu, selesai masalah, jangan bukanya dalam arti KPK, kejaksaan dan pengadilan segala apapun, kalau memang salah kita ikutin, jangankan perbuatan saya perbuatan masyarakat kita wajib menghadiri panggilan. ( Red)