Beranda Keamanan Komitmen Polri Dalam Mengisi Kemerdekaan

Komitmen Polri Dalam Mengisi Kemerdekaan

Beksiindonesianews |Jakarta,Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M menjadi Nara Sumber pada acara Talk Show Polri Promoter bertempat di Studio Orange Kompas TV, Selasa (3/9/2019)

Acara yang juga di hadiri Dr. Devie Rahmawati, S.Sos., M.Hum (Pengamat Sosial dan Pakar Komunikasi) dan Poengky Indarti, S.H., LL.M (Komisioner Kompolnas) mengangkat tema “Komitmen Polri Dalam Mengisi Kemerdekaan”.

Dalam acara talkshow ini Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Kebebasan yang terpenting adalah kebebasan berekspresi, kebebasan rasa takut yang boleh di laksanakan hak-haknya sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Dasar umum wilayah Indonesia dari tahun ketahun semakin membaik, Kapolri membuat kerja Promoter untuk memperbaiki kinerja, budaya dan public trash dengan adanya jaminan keamanan cukup baik,” jelas Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

“Tanggal 14 Agustus sampai 01 September kemarin ada 52.000 komten hoax yang memprifokasi masyarakat,”imbuhnya.

“2.000 lebih akun menyebarkan berita hoax, Polri berkerja sama dengan Keminfo, Badan Siber dan Sandi Negara, komunitas masyarakat dan media mainstream kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya pada sumber yang tidak dapat terkonfirmasi dan terverifikasi,” tegas Karo Penmas Divhumas Polri tersebut.

Jenderal Bintang Satu ini mengatakan, bahwa tugas utama Polri adalah :
1. Memelihara keamanan ketertiban masyarakat itu yang harus betul-betul dimaknai sebagai salah satu faktor utama penopang pembangunan dapat betul-betul berjalan sesuai dengan pentahapan dan pencapaian yang dikehendaki oleh pemerintah.

2. Kemudian yang kedua juga Polri harus selalu sebagai Gladiator terdepan dalam supremasi hukum ini sebagai penegak hukum sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri harus profesional modern dan terpercaya dalam penegakan hukum bahwa di dalam penegakan hukum Polri harus memenuhi tiga unsur yaitu O2H :
– Otak
– Otot
– Hati nurani

“Karena dalam penegakan hukum tidak hanya terpenuhi unsur kepastian hukum kemudian asas keadilan yang terpenting adalah manfaat hukum agar penegakan hukum kepolisian memiliki impact yang kondusif Bukan sebaliknya polisi melakukan penegakan hukum tetapi justru impac nya malah luas,” ucap Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

Polri sudah mengkatagorikan Empat jenis kejahatan dengan treatmentnya berbeda-beda yaitu:
1. Kejahatan konvensional seperti Street Crime kemudian.

2. Kejahatan transnasional cukup berat proses penanganannya karena tidak hanya Polisi sendiri tapi melibatkan beberapa stakeholder terkait seperti kejahatan narkotika, terorisme, radikalisme

3. Kejahatan yang memiliki implikasi terhadap kekayaan negara terkait sumber daya alam Polisi tidak bisa sendiri seperti kejahatan korupsi

4. Kejahatan yang berimplikasi terhadap kontinjensi seperti kerusuhan yang terjadi penyelesaian kasus yang terkait kerusuhan Polisi tidak sendiri harus melibatkan seluruh teknologi terkait dan masyarakat langsung dalam rangka resolusi konflik agar kasus tersebut bisa tuntas ditangani.

“Artinya bahwa dalam setiap hal kita selalu mengajak masyarakat bahu-membahu dalam rangka untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam setiap tahun setiap saat,” imbuhnya.

Mantan Waka Polda Kalteng ini menegaskan, Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian adalah ultimum remedium ada dua tahapan yang justru sangat penting dan berlaku universal di Kepolisian di seluruh dunia yaitu :
1. Tindakan pre-emptive untuk mengedukasi masyarakat dalam membentuk karakter bangsa
2. Tindakan preventif Polisi dalam hal ini melakukan tindakan menjaga untuk tidak melakukan pelanggaran.

“Penegakan hukum merupakan langkah yang terakhir jika upaya-upaya maksimal pencegahan tentang himbauan-himbauan sudah dilakukan, jika penegakan hukum dilakukan dengan merupakan hal yang utama penjara Kita tidak akan cukup dan tidak efektif untuk diterima oleh masyarakat,” kata Karo Penmas Divhumas Polri.

Brigjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan, di era industri 4.0 kebijakan Kapolri selain profesional yang berkaitan dengan kinerja modern dan terpercaya kalau terpercaya terkait dengan budaya tapi modern ini terkait dengan perubahan teknologi maka untuk menjawab tantangan langsung membentuk tiga subsatker untuk mengantisipasi kejahatan cyber antara lain :
1. Biro multimedia divisi humas khusus untuk menangani dan membuat literasi digital dan memviralkan hal positif.
2. Direktur Cyber di bareskrim menangani kasus kasus cyber yang kalau misalnya ditangani saat ini kejahatan cyber jauh lebih banyak dibanding kejahatan narkoba
3. Subsatker di Badan Intelijen Mepolisian yaitu direktur keamanan kasus khusus.

“Untuk kedepannya tetap kita melihat di era industri 4.0 Itu tantangan dunia cyber merupakan tantangan yang harus diselesaikan oleh bangsa ini karena bukan hanya kejahatan-kejahatan saja tapi di cyber itu bisa mempengaruhi culture generasi muda,” jelas Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

“Pengguna internet aktif saat ini adalah 160.000 manusia Indonesia dan sebagian besar pada usia milenial oleh karenanya dengan melihat tantangan seperti itu Polri tentunya lebih banyak melakukan pendekatan melalui literasi digital yang cerdas agar masyarakat tidak mudah terhasut dan terpengaruh oleh informasi yang ada di media sosial,” kata Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

“Pelayanan kepolisian tidak harus hadir sosok seorang anggota polisi di masyarakat bisa terlayani di manapun berada dan di manapun masyarakat membutuhkan mulai dari pelayanan terkait kelalulintasan seperti :
– SIM
– Perpanjang STNK
– BPKB
– SKCK
– Surat kehilangan
– Panic button

“Polri tidak sendiri bekerjasama dengan seluruh ekonomi terkait dalam rangka untuk mewujudkan keamanan harus sama-sama saling bahu-membahu mulai level terendah, karena aspek keamanan merupakan modal dasar jika kita membicarakan tentang ketahanan nasional dulu yang dilihat dari spektrum ideologi politik sosial ekonomi dan keamanan berkembang sekarang bukan hanya itu saja namun kaitannya teknologi informasi salah satu permasalahan kita bersama yang kita hadapi tidak bisa kita hindari itu merupakan suatu era global yang hampir dihadapi oleh setiap negara,” jelas Brigjen Pol Dedi Prasetyo.(Adhy)